Revolusi Mental di era presiden Jokowi ini para PNS mengalami ‘penderitaan’ yang sangat parah. ‘Penderitaan’ yang disebabkan rencana peningkatan efisiensi dan efektivitas kerja, salah satunya dalam bentuk tidak adanya kenaikan gaji bagi yang tidak pantas.
Deerham.com – Langkah berani ini bisa kita anggap sebagai suatu bagian dari program revolusi mental jokowi. Pemangkasan biaya untuk sektor yang pantas dipangkas dikarenakan besarnya anggaran belanja pegawai termasuk juga gaji para PNS, dianggap menjadi beban negara.
Dianggap beban negara sebab kinerja para PNS diyakini tidak sesuai harapan masyarakat.
Nah, masalah inilah yang akan dibenahi oleh Presiden Jokowi untuk menghemat pengeluaran negara terhadap anggaran belanja para pegawai tersebut. Sejumlah aturan baru pun akan Presiden Jokowi tetapkan, sehingga para PNS akan bersiap-siap gigit jari.
1. Tak ada kenaikan gaji bagi yang tidak pantas
Sudah jadi rahasia umum, uang masuk ke kantong PNS lebih besar dari ‘slepetannya’ ditambah lagi dari beberapa sidak jokowi ditemukan lebih banya PNS yang tidak perform. So, tahun depan tidak akan adanya kenaikan gaji para PNS. Kenaikan gaji ini hanya berlaku untuk para PNS yang memiliki kinerja kerja yang bagus saja, jadi tidak seluruh pegawai gajinya akan dinaikan.
Hal ini disampaikan langsung oleh Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Eko Prasodjo .
2. Anggaran perjalanan dinas disunat
Salah satu cara untuk mengurangi beban pengeluaran negara adalah meminimalisir anggaran untuk perjalanan dinas. Banyak biaya perjalanan dinas yang dikeluarkan untuk anggaran birokrasi dan anggaran PNS yang sebenarnya tidak perlu dilakukan. Boleh jadi bukan permasalahan perjalanan dinasnya tapi disebut sebut “Perjalanan dinas” tapi sebenarnya liburan.
Kemudian salah satu contoh yang sebenarnya tidak perlu dilakukan adalah banyaknya rapat dan pertemuan yang memerlukan biaya namun tidak dirasakan manfaatnya untuk masyarakat.
3. Membebani negara bakal disuruh pensiun dini
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) bakal menangani apa saja yang membebani negara. Termasuk salah satunya para PNS yang hanya menjadi beban negara tapi tidak memiliki manfaat apa pun untuk masyarakat. Sehingga, peran PNS yang dianggap membebani negara akan segera dipensiunkan lebih cepat.
4. Perampingan K/L, nasib PNS tak jelas
Di era revolusi mental presiden Jokowi, para PNS dengan rekam kerja yang tidak jelas alias tidak produktif akan mengalami nasib yang juga tidak jelas. Hal ini dimasukan sebagai wacana program perampingan Kementerian/Lembaga yang bermanfaat untuk menghemat anggaran negara. Namun hal ini akan berdampak merugikan bagi sebagian para Pegawai Negeri Sipil yang tidak siap bekerja sesuai dengan perannya.
5. Sabtu minggu tetap masuk
Mungkin ini yang paling bikin gemes, jika selama ini para PNS bekerja hanya lima hari dalam seminggu, kali ini di era revolusi mental kepemimpinan Jokowi, pola kerja PNS akan mengalami perubahan di mana para PNS akan disuruh bekerja tujuh hari dalam seminggu. Selayaknya abdi masyarakat, tapi akan tetap ada libur dihari-hari tertentu saja.
Mungkin maksudnya sabtu minggu tetap masuk mencontoh gaya kepemimpinan umar ibn khatab sebagaimana blusukan diera beliau juga jadi kebiasaan. Meskipun memimpin hampir tiga per empat dunia.
Nah, itulah dia ke lima efektivitas dan efisiensi yang akan dialami selama Era Kepemimpinan Presiden Jokowi. Ada tanggapan?
